Ibu-ibu yang tergabung dalam Srikandi Nelayan cukup menguasai teknologi mengolah hasil ikan

Konsumsi rumah tangga memiliki rantai ekonomi yang jelas dibanding konsumsi pemerintah. Dengan 65% pertumbuhan ekonomi, berasal dari konsumsi rumah tangga.

Konsumsi rumah tangga ini bisa ditingkatkan melalui festival atau gelar produk. Dan upaya–upaya tersebut tidak hanya menguntungkan para pedagang ritel namun juga UMK yang menjadi pemasok dan para pekerja terkait. Bahkan, pedagang makanan dan minuman, sopir angkutan umum sampai tukang parkir dapat merasakan dampak positifnya.

Dengan cara ini pula sangat menguntungkan konsumen, karena biaya pemasaran dan distribusi makin murah. Untuk itulah, multi stakeholders partnership yang terdiri dari Pemkot Surabaya, PT Carefour Indonesia, PT HM Sampoerna dan PT Telkom Indonesia mengambil inisiatif program pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasiskan komunitas bagi kelompok Srikandi – para istri nelayan- yang berada di kawasan Bulak Cumpat Kenjeran, Minggu (31/05).

BAMBANG DH Walikota Surabaya dalam peluncuran program pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengatakan di tengah kondisi krisis saat ini mendorong inisiatif Pemkot Surabaya menggagas solusi yang cerdas dan peduli. “Kata kuncinya “Berawal Dari Hati”. Suatu keberpihakan terhadap usaha berbasis komunitas atau kelompok,”ucap BAMBANG dalam siaran pers yang diterima suarasurabaya.net.

Dengan semangat gotong–royong, ujar BAMBANG, pihaknya memanfaatkan skema ekonomi kerakyatan berbasis komunitas. ”Ibu–ibu nelayan didorong untuk membentuk UMK berbasis komunitas atau kelompok. Hasil tangkapan nelayan yang segar dengan kualitas utama, dapat langsung dijual dengan harga yang baik,”ujarnya.

Sedangkan yang kualitasnya lebih rendah, atau “kelebihan” hasil tangkapan yang dapat menyebabkan harga anjlok, akan diolah UMK tersebut. Untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kemampuan produksi dan pengembangan produk, mereka akan didampingi PT HM Sampoerna di bawah bendera Sampoerna Untuk Indonesia.

Adapun pemasaran dan distribusi, para Srikandi Nelayan ini akan didampingi PT Carrefour Indonesia. Harapannya, makin memudahkan konsumen untuk membeli produk hasil olahan laut tersebut. Tentu saja dengan rasa enak, sehat, dan halal.

Kata BAMBANG, Srikandi Nelayan juga akan didampingi PT Telekomunikasi Indonesia, yang mempunyai kepedulian dan kemampuan menyalurkan dana bergulir, serta meningkatkan kualitas hidup komunitas tersebut.

KRESNAYANA YAHYA Chairperson Enciety Business Consult mengatakan sampai saat ini banyak penawaran kredit untuk UMK yang sepintas tampak pro poor policy. Satu diantara bank dengan rasio kecukupan modal (CAR) terbesar berhasil menyalurkannya Rp 11 trilyun tahun lalu, dengan bunga kredit sebesar 24%–26%.

”Namun dengan besaran kredit korporasi hanya sebesar 13% memperlihatkan kondisi paradoksial dari “bantuan” untuk kesejahteraan UMK. Aid never reduce poverty, bantuan tidak akan pernah menurunkan angka kemiskinan,”tuturnya.

Menurut KRESNAYANA bantuan untuk kelompok marjinal, seperti petani dan nelayan tidak akan banyak bermanfaat. “Mereka tetap tidak bisa melawan siklus “abadi”, yakni saat panen justru menjadi waktu yang menyedihkan,” lanjutnya.

Multi stakeholders partnership dalam peluncuran program ekonomi kerakyatan

Ia mencontohkan harga udang ukuran kecil. Tahun lalu komoditas ini dapat dijual Rp15 ribu per kilogram, bulan lalu masih Rp10 ribu, dan panen bulan ini tinggal Rp5 ribu. Khusus untuk kasus ini, tidaklah mungkin hanya mengandalkan cara semacam festival atau gelar produk semata. Untuk itulah, intervensi yang lebih cerdas dan peduli sangat dibutuhkan.

Kemampuan mereka untuk berproduksi sangat terbatas–mikro. Mereka memilih menjual mentah tanpa proses, sehingga seolah–olah tidak memiliki bargaining position apa pun. Kalaupun diolah, masih sangat sederhana dan tidak mempunyai standar apalagi daya tarik bagi pembeli. Begitu juga bahan–bahan yang digunakan tidak semuanya layak konsumsi.

Sementara itu, DON ROZANO GM Enciety Business Consult pada suarasurabaya.net, menjelaskan, untuk tahap awal program ini diikuti 20 Srikandi Nelayan. Ditargetkan, kelompok bisa berkembang dengan jumlah anggota 200 orang.

“Kalau sistemnya berjalan dengan baik, optimis dalam satu tahun bisa menjaring 200 ibu-ibu nelayan. Pemkot Surabaya sendiri memberikan dana pancingan Rp 60 juta untuk mengurus perijinan lokasi, usaha dan sertifikasi produk,”tukas DON.

DON menambahkan dengan program yang komprehensif, ibu-ibu nelayan akan memiliki jiwa wirausaha dan kemandirian. Mereka akan menguasai teknologi produksi, pengurusan ijin serta kemandirian di bidang finansial. (tin)

Sumber : Ekonomi Bisnis, Suara Surabaya.Net